TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun mengatakan kabar adanya dugaan kasus suap pajak di Kementerian Keuangan adalah momentum terbaik untuk meninjau kembali kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani secara lebih menyeluruh terkait pengawasan terhadap Direktorat Jenderal.
"Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementrian Keuangan. Termasuk Menteri Keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Maret 2021.
ia mengatakan ruang korupsi sangat besar di Ditjen Pajak, maka KPK telah menjadi bagian dari sistem pencegahan. Di internal pun ada pengawasan internal sampai pada unit paling bawah.
"Saya juga mengetahui bahwa Ditjen Pajak bekerja sama dengan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi mengingat demikian besar ruang korupsi yang ada di sana," ujar dia.
Menurut Misbakhun, korupsi adalah tindakan yang tidak boleh ditolerasi. Sehingga, hukum harus ditegakkan. Momentum ini, kata dia, adalah Ini adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh Wajib Pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit.
"Jangan hanya melihat kepada Pegawai Pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk Wajib Pajak," ujar dia.
